Tue. Sep 29th, 2020

Naratama Online

Cepat, Tepat dan Tuntas

3 Orang Oknum Aparatur di Desa Sionggang Utara di Duga Menggunakan Ijazah Palsu

3 min read

Toba, naratamaonline

Peraturan Bupati Daerah kabupaten Tobasamosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

Salinan isi dari persyaratan pengangkatan perangkat Desa,
(1) Perangkat Desa di angkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a.berpendidikan paling rendah SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) atau sederajat,
b.berusia dua puluh (20) tahun sampai dengan empat puluh (40) tahun,
c.pernah berdomisili di Desa minimal satu tahun dibuktikan surat keterangan Kepala Desa dan
d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
Dengan di landasi Hukum dan di atur oleh Undang Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 4 tahun 2016, harus di jalankan dengan baik dan benar dan barang siapa yang dengan sengaja melanggar peraturan yang dikeluarkan Bupati tersebut maka Ia sudah siap untuk di Sidik dan di Hukum sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.

Namun ada saja Desa yang tidak peduli dengan peraturan Daerah di keluarkan oleh Bupati Tobasamosir ini, tentang pengangkatan perangkat Desa, seperti informasi yang di peroleh awak media naratamaonline TOBA baru-baru ini dari salah seorang warga Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba yang bernama Rita Marbun, pada Kamis (02/04/2020).

“Dugaan menggunakan Ijazah palsu oleh tiga (3) orang Oknum perangkat Desa di Sionggang Utara-Lumban Julu, sudah mulai bahan pergunjingan warga dari sejak empat (4) tahun lalu, tapi sepertinya Kepala Desa Sionggang Utara tidak mau berusa untuk mencari Info dan menanyakan hal itu” ucap Rita.
Setelah mendapat Informasi, sebagai kontrol Sosial “media ini langsung tanggap dan beranjak untuk menemui Kepala Desa juga para perangkat Desa Sionggang Utara untuk mempertanyakan Informasi tersebut.

Tepatnya di kantor Desa Sionggang Utara, pada hari Selasa (07/04/2020). Saat di mintai keterangan adanya dugaan Ijazah palsu yang digunakan oleh tiga (3) orang Oknum Aparatur Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu, sebagai Kepala Desa “Rudin Manurung” menyatakan “saya tidak mengetahuinya, tapi kalaupun itu benar saya akan tanyakan dulu langsung kepada yang bersangkutan dan selanjutnya akan saya Infokan sama rekan media yang hadir saat ini” ungkap Rudin yang kebetulan saat itu dia sendiri berada di ruangan kantornya.

Selang tiga (3) hari Rita Marbun kembali menjumpai awak media ini dengan memberi keterangan yang lebih rinci dan ingin didampingi karena “dalam waktu dekat saya akan melaporkan, F.S Kasi Pemerintahan Desa, Y.S Kaur Keuangan Desa dan
K.S Kasi Pelayanan Masyarakat, kuat dugaan saya mereka bertigalah yang telah melakukan Kecurangan dan Penipuan pada saat Penjaringan Aparatur Desa di Sionggang Utara” terang Rita dengan jelas.

Sementara itu di tempat yang berbeda “Frengki Manurung yang merupakan salah seorang pengurus Organisasi Karang Taruna di Kabupaten Toba ini, menjelaskan sejak dua (2) pekan lalu Ia sudah mengetahui Indikasi penggunaan Ijazah palsu oleh tiga (3) orang Oknum perangkat Desa Sionggang Utara, dan sumber Informasi tersebut di peroleh dari warga Desa Sionggang Utara yang sengaja datang untuk menginfokan sekitar dua (2) pekan lalu” terang Frengki.

Ditambahkan “Dugaan ada tiga (3) orang Oknum perangkat Desa Sionggang Utara yang menggunakan Ijazah palsu sudah melanggar Hukum dan aturan yang berlaku di Negara kita ini, yakni hukum Pidana tentang penipuan dan mengakibatkan kerugian Uang Negara”
Seperti yang tercantum di pasal 68 ayat (1) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
“barang siapa yang membantu memberikan Ijazah dari satuan Pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dapat dikenakan Pidana Penjara dan Denda. (2) Pidana pemalsuan surat sebagaimana di atur dalam pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ancaman Hukuman Penjara selama lamanya enam (6) tahun, (3) Khusus untuk Ijazah, di luar KUHP sudah ada pengaturannya tersendiri, pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur bahwa “Setiap orang yang menggunakan Ijazah,Sertifikasi Kompetensi,Gelar Akademik, Profesi, dan/atau Vokasi yang terbukti palsu di Pidana dengan Pidana Penjara paling lama lima (5) tahun dan /atau Denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Dengan catatan Pelaku Di Hukum dan harus mengembalikan uang Negara. Terang Frengki dengan nada mantap.
“Kesepakatan saya dengan warga sudah bulat, akan melaporkan dugaan pelaku pengguna Ijazah palsu ini ke aparat berwenang, ini kan pasalnya sudah Pemalsuan Dokumen jadi sudah seharusnya di Lidik dan di Sidik oleh Aparat Hukum” jelas Frengki mengakhiri.

(red)

redesained by j@uhar | Newsphere by AF themes.