Mon. Jul 13th, 2020

Naratama Online

Cepat, Tepat dan Tuntas

Hibah Rehabilitasi Rumdin Kajati Banten 750 Juta, Diduga Fiktif?

2 min read

Banten, naratamaonline

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sepeninggal kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosyah’ kian royal dalam menggelontorkan dana hibah, dari data yang dimiliki naratamaonline, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten diketahui selama 3 tahun berturut-turut mendapatkan bantuan hibah sejak 2017-2018-2019 dengan nilai fantastis.

Tak tanggung-tanggung Pemprov Banten melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) di tahun 2017 kucurkan anggaran hibah barang dengan senilai Rp. 773.933.000 untuk pengadaan interior Kejati Banten, sedangkan di tahun 2018 hibah barang sebesar Rp. 1.930.393.931 untuk rehabiltasi bangunan di Kejaksaan Tinggi Banten, bahkan di tahun 2019 kian membengkak, Kejati terima hibah mencapai 7 miliar.

Anehnya dari beberapa kali penelusuran media ini khususnya bantuan hibah rehabilitasi rumah dinas Kepala Kejaksaan Tinggi Banten (Rumdin Kajati) sebesar 750 juta, saat di konfirmasi tertulis media ini 22 maret 2019 hingga surat kedua 15 april 2019, pihak Kejaksaan Tinggi Banten bungkam tak menanggapi.

Dari penelusuran beberapa staf yang namanya minta di rahasiakan, tidak mengetahui adanya bantuan rehabilitasi di rumdin Kajati, sepengetahuan sumber, yang ada hanya beberapa ruangan di dalam kantor Kejaksaan pada tahun 2018, sebagai mitra kerja media sangat sulit ingin mengetahui bentuk hibah barang di Kejati Banten, sebab lingkungan Kejati di pintunya menggunakan perisai pasword, dan protokoler berlapis.

Dipertengahan november 2019 silam awak media ini sempat meminta ijin pada pengamanan dalam Kejati (Pamdal) guna meninjau lokasi rumdin Kepala Kejaksaan, namun parahnya pihak pamdal tidak memper

bolehkan, harus seijin pimpinan ujar seorang pamdal yang menghalang-halangi saat itu.

Hasil konfirmasi bagian penerang hukum Kejati (Penkum) November 2019, menyebutkan hibah sudah diterima dengan sesuai mekanisme, silahkan saja ditanyakan ke Dinas PRKP ungkapnya, untuk mengunkap kebuntuan informasi kembali media ini, menanyakan pada (21 Februaari 2020) ke Pusat pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejaksaan Tinggi Banten (PPTSP) yang di terima Sujiadi, mempersilahkan menghubungi Kasi Penerangan Hukum (Penkum) yang baru dilantik di Kejagung pekan depan baru mulai bekerja, red.

Sementara itu menurut Ketua LSM Hampura Banten ‘Amir Samosir, melalui telephone (22/2) menyayangkan sikap Kejaksaan Tinggi Banten yang bungkam atas penerimaan hibah barang yang dikonfirmasi media, menurutnya pemberian hibah pada institusi hukum kurang pantas, mengingat intergritas yang bernaung dalam tubuh Kejakasaan dapat berpengaruh ternoda, walau begitu Amir memberi catatan khusus bagi Gubernur Banten yang sudah sangat baik memberikan hibah hingga besar-besaran, alangkah eloknya jika pihak Kejaksaan Tinggi lebih berperan memberikan tauladan secara transparan kepada publik bahkan media khususnya agar membuka kran informasi seluas-luasnya.

Saya khawatir, jangan sampai pemberian hibah ini dapat melunglaikan integritas penegakan supremasi hukum di Banten hingga di ninabobokan. Sebagaimana diketahui penanganan perkara di Kejati Banten mulai redup tak terdengar kabarnya sejak ke pemimpinan Happy Hadiastuty, SH, CN hingga jabatannya selesai 8 November 2019, semoga di tangan Kepemimpinan Rudi Prabowo Aji, SH, MH. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten sekarang lebih baik, tegasnya. (RED)

redesained by j@uhar | Newsphere by AF themes.