Tue. Sep 29th, 2020

Naratama Online

Cepat, Tepat dan Tuntas

LMP Desak Kejari Tobasa Periksa Oknum Kades Meranti Tengah

2 min read

 

Seolah tak ada kapoknya, praktik penggarongan anggaran Dana Desa (DD) telah menjerat ratusan oknum Kepala Desa, berbagai praktik penyimpangan ini dilakukan demi meraup kekayaan secara pintas.

Baru-baru ini masyarakat Desa meranti menyambangi kantor Laskar Merah Putih Tobasa untuk mengadukan dugaan penyimpangan anggaran dana desa yang telah bergulir sejak tahun 2017 yang dilakukan oknum kepala Desa Meranti Kecamatan Pint

u Pohan Meranti, Toba Samosir.

Masyarakat yang  diterima Harry Manurung Ketua Laskar Merh Putih Tobasa, menunjukan beberapa bukti Foto kondisi balai desa yang asal jadi namun biayanya Rp. 50.000.000, selain itu tidak terbayarnya upah pada masyarakat atas pekerjaan Jembatan Dusun 1 Jambu Dolok senilai Rp. 3.000.000 dengan alasan belum cairnya DD 2019 yang seharusnya biaya tersebut bersumber dari Anggaran bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2018, tidak Jelasnya Pengeluaran Dana PKK Tahun Anggaran 2018. ditambah dugaan Kepala Desa Meranti tengah membuat SPJ bodong dalam Pembangun Balai Desa dengan memalsukan tanda tangan ketua TPK Meranti tengah tahun 2018, diduga telah menjual aset bantuan dari Bupati Toba Samosir melalui Dinas Pertanian berupa Hand trucktor peruntukan bagi kelompok tani, kondisinya sekarang tinggal rangka saja.

Sebagaimana uraian masyarakat diatas meminta agar Ormas Laskar Merah Putih Tobasa dapat berpihak pada masyarakat kecil yang terzolimi untuk mendampingi persoalan terjadi di desanya, Ketua Harian Ormas Laskar Merah Putih Tobasa Harri’ menyambut positif aduan warga, yang berpotensi merugikan keuangan Negara.

Menurutnya dalam waktu dekat langkah kongkrit yang akan dilakukan, mendesak pihak Kejaksaan Negeri Toba Samosir agar dalam tempo singkat segera memeriksa Oknum Kepala desa Meranti tengah Jhon Rafles Panjaitan dan mundur dari jabatannya guna mempertangung jawabkan perbuatan tercelanya, serta melanggar UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa di pasal 29, permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman peraturan di desa sehingga berdampak pada tata kelola keuangga maupun mekanisme pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan permendagri 20 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa,” pungkasnya. (Jhon)

redesained by j@uhar | Newsphere by AF themes.