Sun. Sep 20th, 2020

Naratama Online

Cepat, Tepat dan Tuntas

Omnibus Law Dinilai Tidak Transparan, Presiden KSBSI: Kami Siap Demo

3 min read

Jakarta, naratamaonline
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyatakan sikap kecewa terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’aruf Amin (Jokowi-Amin). Pasalnya dalam penyusunan produk penyederhanaan 82 undang-undang atau omnibus law, dinilai tidak transparan untuk kepentingan buruh.
Padahal, sebelumnya Ida Fauziyah Menteri Tenaga Kerja (Menaker) menyampaikan akan memasukan rencana revisi Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK) masuk dalam program omnibus law.

Faktanya sampai hari ini, pemerintah belum ada melibatkan dialog aktivis serikat buruh dan serikat pekerja (SB/SP) dalam merumuskan upah layak, jaminan sosial dan hak kebebasan berserikat.

Elly Rosita Silaban Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dalam keterangan tertulisnya mengatakan proses omnibus law yang dikerjakan pemerintah tidak transparan.

Apalagi keluarnya Kepkemenko No 378 Tahun 2019, dinilainya penuh kepentingan politik pragmatis. Karena sarat hanya untuk keuntungan investor.

“Setelah kami pelajari tujuan Kepkemenko No 378 Tahun 2019 salah satunya membentuk satuan tugas (Satgas) omnibus law yang hanya terdiri dari perwakilan pemerintah dan pengusaha. Namun tidak melibatkan perwakilan buruh,” jelasnya, Jakarta, (27/12/19).

Dalam hal ini Elly menegaskan pemerintah sudah terkesan meremehkan aktivis buruh dalam agenda omnibus law. Seolah-olah dianggap tidak punya ide dan saran. Padahal kalau diminta, perwakilan buruh siap memberikan gagasan omnibus law dalam perspektif buruh yang kontekstual di Era 4.0.

Ia menjelaskan pemerintah seharusnya sadar, mayoritas masyarakat di Indonesia adalah pekerja formal yang rentan terkena kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sampai penghujung tahun 2019, nasib buruh pun masih banyak belum mendapatkan upah layak serta jaminan sosial.

Pemberangusan SB/SP dalam perusahaan juga masih marak terjadi. Tapi dari semua yang terjadi, pemerintah terkesan tutup mata.

“Jika nantinya penyederhanaan undang-undang omnibus law diputuskan hanya menguntungkan investor, maka semakin suram masa depan buruh. Perbudakan zaman modern semakin nyata kita lihat,” tegasnya.

Karena omnibus law dianggap tidak berpihak pada buruh, maka KSBSI menegaskan menolak Kepkemenko No 378 Tahun 2019. Dengan alasan pemerintah hanya memberikan karpet merah kepada investor, tapi perwakilan buruh dianaktirikan.

KSBSI juga sudah melayangkan surat protes kepada Presiden Jokowi dan berencana melakukan aksi demo.
“Kami sudah melakukan konsolidasi internal. Rencana demo dilakukan awal Januari 2020, menolak penyederhanaan undang-undang omnibus law. Aksi demo tidak hanya dilakukan di Ibukota Jakarta, tapi ditiap provinsi dan kabupaten/kota basis KSBSI juga sudah siap aksi demo,” tegasnya.

Sementara Dedi Hardianto Sekjen KSBSI menambahkan selain organisasinya juga sudah membangun aliansi Presidium Serikat Buruh/Pekerja (KSPSI, KSBSI, KSPN, Sarbumusi).

Rencananya aliansi tersebut juga akan turun bersama menolak agenda omnibus law.

“Aksi penolakan omnibus law sudah diputuskan menjadi agenda demo nasional oleh Presidium Serikat Buruh/Pekerja. Kami akan melawan kebijakan pemerintah yang tak berpihak pada buruh,” lugasnya.

Dedi menyatakan KSBSI adalah serikat yang ikut berjuang memenangkan kepemimpinan Jokowi-Amin pada Pilpres 2019. Oleh sebab itulah, dia mengingatkan kedua pemimpin tersebut tidak boleh menjadi ‘kacang lupa lupa pada kulitnya’. Sebab suara buruh berperan besar memenangkan kedua pemimpin itu.

“Serikat buruh tidak mengemis kekuasaan. Kami hanya berharap Jokowi-Amin tidak lupa sama janji politiknya pada Pilpres 2019 untuk mensejahterakan buruh. Kalau omnibus law dibuat hanya menindas kami, buruh siap melawan, tidak ada kata tunduk,” ungkapnya.

Intinya Dedi mendesak pemerintah agar serikat buruh/pekerja dilibatkan penyederhanaan undang-undang omnibus law demi kepentingan buruh. Jika pemerintah hanya mengutamakan kepentingan pengusaha, dia menilai Presiden Jokowi tidak bersikap adil kepada buruh.

“Pemerintah tidak usah paranoid untuk melibatkan serikat buruh merumuskan omnibus law. Kami tidak pernah menganggap investor sebagai musuh.

Musuh kami pengusaha nakal yang menindas buruh. Kalau pengusahanya bisa diajak berdialog untuk mensejahterkan buruh, pasti kami dukung,” tutupnya. (AH)

redesained by j@uhar | Newsphere by AF themes.