Fri. Sep 25th, 2020

Naratama Online

Cepat, Tepat dan Tuntas

Mengapa Kejati Banten Bungkam Soal Hibah Pemprov 2017-2018-2019 ???

2 min read

Banten, naratamaonline

Terkait Bantuan Hibah barang yang di terima instansi Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Banten melaui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Provinsi Banten perlu dipertanyakan.

Pasalnya bantuan dana hibah ini seperti kurang tepat diberikan kepada instansi vertikal khusunya lembaga penagakan hukum.

Dari data yang dimiliki naratamaonline sejak APBD TA 2017 Pemerintah Provinsi Banten mengelontorkan hibah barang dengan nilai Rp. 773.933.000 untuk pengadaan interior Kejati Banten.

APBD TA 2018 hibah barang yang di terima Kejati sebesar Rp. 1.930.393.931 untuk rehabiltasi rumah dinas Kepala Kejaksaan Tinggi Banten seluas 214 meter.

Renovasi ruang Aspidum, renovasi ruang Wakajati, renovasi gedung IAD, penataan Lobi Kejati, dan rehab gedung Kejati, bahkan Hibah APBD di TA 2019 untuk Kejati Banten kian membengkak hingga 7 miliar.

Dari 2 surat konfirmasi tertulis yang dilayangkan naratamaonline bernomor 168/NN/BTN/III/2019 tanggal 22 maret dan konfirmasi surat ke 2 tanggal 15 april 2019.

Hingga kini belum mendapatkan surat balasan, bahkan ketika awak media ini ingin melihat hibah barang yang diterima Kejati Banten mei 2019 silam dihalangi oleh pihak pengamanan dalam Kejati (Pamdal).

Yang lebih menjengkelkan lagi untuk sekedar melihat rumah dinas Kejatipun tidak diperbolehkan Pamdal.

Sementara Kasi Penkum Holil Hadi, SH. membenarkan bahwa penerimaan hibah sudah sesuai mekanisme, red.

Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan. Ada apa sebenarnya dengan kebijakan Gubernur Banten yang terus-menerus berikan bantuan hibah Kejati hingga anggaran membengkak dari tahun 2017-2018-2019.

Apakah hanya untuk menutup nutupi segala masalah yang ada di Pemprov. Banten.

Padahal apabila bantuan ini diperuntukkan membantu masyarakat sangat berguna sekali.

Untuk mengetahui lebih dalam Naratama Online mencoba mengkomfirmasi kepada Ketua TP4D yang di pimpin Asisten Intelejen (Asintel) Kejati Banten ‘Chairul Fauzi, SH, MH’.

Namun saat dikonfirmasi (12/11/2019) dianya tidak berada di kantornya .

Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ada pengawalan, pengawasan bantuan hibah di internal Kejati.

Sedangkan Asissten Pembinaan yang dihubungi via Whatsapp ‘Joko Yuhono, SH, MH sedang rapat di Kejaksaan Agung.

Sementara itu menurut Ketua LSM Hampura Banten ‘Amir Samosir, menyayangkan sikap Kejaksaan Tinggi Banten yang kurang transparan atas penerimaan Hibah yang dikonfirmasi media naratamaonline.

Padahal Gubernur Banten sudah sangat baik memberikan hibah hingga besar-besaran, tetapi apakah APBN Kejagung tidak pernah memfasilitasi kebutuhan Kejaksaan Tinggi Banten?.

Inilah yang saya khawatirkan jangan sampai pemberian hibah ini dapat melucuti integritas penegakan supremasi hukum di Banten hingga di ninabobokan.

Seperti kita ketahui penanganan perkara di Kejati Banten mulai redup tak terdengar kabarnya sejak ke pemimpinan Happy Hadiastuty, SH, CN hingga jabatannya selesai 8 Noveber 2019, tegasnya. (RED)

Leave a Reply

redesained by j@uhar | Newsphere by AF themes.