Fri. Sep 25th, 2020

Naratama Online

Cepat, Tepat dan Tuntas

Diduga ada Fee Proyek DAK 2019 di Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir

2 min read

Tobasa, naratamaonline

Pada Tahun 2019 ini, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mengalir mencapai lebih hingga puluhan miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara. Beberapa diantaranya dana tersebut di gunakan untuk rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, ruang Laboratorium Komputer dengan tingkat Kerusakan ringan, serta Perabotannya yang tersebar di 35 sekolah tingkat SD dan SMP di Kabupaten Tobasa.

Akan tetapi pada saat Realisasi anggaran yang di Swakelolakan kepada pihak Sekolah terdapat Perjanjian dibawah tangan atau yang mengarah ke pemberian Fee kepada oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tenaga Fasilitator DAK beserta Pengguna Anggaran (PA) yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten TOBASA.

Menurut Pendapat dari Sekertaris LSM SANPAN RI Tobasa, Mickhael Gondrong Pasaribu mengatakan bahwa Pemberian Fee dengan Besaran yang di duga Mencapai 10% sampai 11% dari nilai pagu Proyek tersebut adalah Jasa dalam pengurusan berkas supaya proyek DAK tersebut bisa di dapatkan Sekolah dan pembuatan RAB Oleh Konsultan/tenaga fasilitator dari Dinas Pendidikan tegas Mickhael Pasaribu memaparkan pada naratamaonline (03/11/19).

Seperti pengakuan dari beberapa Kepsek saat di konfirmasikan diruang Sekolah mengatakan dan membeberkan pada awak media, Jikalau kepala Sekolah tidak memberikan Fee maka sekolahnya tidak akan mendapatkan DAK, bagaimana lagi jika tidak seperti itu maka kami tidak mendapatkan bantuan bangunan sekolah,” ujar salah seorang Kepsek yang memohon agar tidak di sebutkan sekolah dan namanya.

Disisi lain banyak dana DAK yang diborongkan oleh kepala Sekolah kepada pihak ketiga yang tidak sesuai dengan RAB, seperti di katakan oleh Ketua Pelaksana Harian Ormas Laskar Merah Putih Tobasa, Harry Manurung mengatakan kepada naratamaonline Senin lalu, bahwa proyek yang di danai oleh DAK tahun 2019 Dinas Pendidikan Kabupaten TOBASA menyimpan banyak masalah sehingga pihaknya mendesak kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tobasa yang baru segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan Toba Samosir sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran Tegas Harry Manurung.

Sementara di tempat terpisah Kepala bidang (Kabid) Sarana prasarana SD/SMP Dinas Pendidikan Toba Samosir, Tumpal Panjaitan Saat ditanyakan oleh media ini beserta rekan LSM SANPAN RI terkait dugakan Fee Proyek DAK, Tumpal Panjaitan mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui adanya hal seperti itu, sambil tersenyum manis Tumpal Panjaitan mengatakan silakan kalian tanyakan langsung kepada Kepala Dinas karena beliaulah Pengguna Anggaran (PA) tutur Tumpal, Karena saat ini saya tidak satupun menangani kegiatan atau Proyek, sambil berdiri lalu Pergi meninggalkan rekan-rekan Media dan LSM.

Seolah-olah dirinya lepas tangan untuk masalah Dana DAK T.A 2019 ini tegas Harry. Hal ini disikapi Hamka Sitorus Mantan Dewan Mengatakan kepada media ini agar Kepala Dinas Pendidikan Toba Samosir Drs. Parlinggoman Panjaitan sebagi (PA), beserta Frans MS, Hutapea, SE (PPK), dan Ramses A Hutapea sebagai Tenaga Fasilitator DAK Segera di panggil dan di periksa APH ujar Hamka Sitorus dengan tegas. (JM)

Leave a Reply

redesained by j@uhar | Newsphere by AF themes.