Fri. Sep 18th, 2020

Naratama Online

Cepat, Tepat dan Tuntas

LGBT Dalam Perspektif Pancasila

5 min read

foto: google

Tulisan ini terinspirasi percakapan di grup WhatsApp (WAG). Ketika salah satu anggota grup melemparkan potongan berita berjudul “Politisi Malaysia Klaim LGBT Biang Tsunami Palu, Syafii Maarif Kaget”. Maka ramailah percakapan di grup. Umumnya soal kejijikan berdasarkan agama tercetuskan. Sebuah pertanyaan muncul: “Di Indonesia, apa yang salah dengan LGBT?”.

Umumnya menyalahkan karena tidak sesuai dengan Pancasila sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentu kaitannya dengan kehidupan beragama. Uniknya, referensinya hanya agama Islam. Padahal jelas bukan hanya agama Islam yang diakui di Indonesia. Ada Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Selain itu, sila Ketuhanan Yang Maha Esa juga bermakna tidak hanya kepada agama, tapi bermakna pada kepercayaan. Seperti kepercayaan suku Baduy; Sunda Wiwitan. Di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur pun, hadir kepercayaan Kejawen.

Di sini terlihat pemahaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sendiri masih jauh panggang dari api. Betul mayoritas rakyat Indonesia, sekitar 87% adalah muslim. Tapi bukan berarti makna sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu adalah Islam. Bahkan bukan hanya agama-agama yang diakui saja, tapi juga mengakui keberadaan kepercayaan-kepercayaan yang sudah diakui negara. Seperti Sunda Wiwitan dan Kejawen.

Menjawab pertanyaan, “Di Indonesia, apa yang salah dengan LGBT?”, tentu tidak mudah. Karena negara Indonesia bukanlah negara agama, terlebih negara Islam. Indonesia dikelompokan sebagai negara sekuler yang menekankan rakyatnya untuk mempercayai adanya tuhan. Baik lewat agama atau kepercayaan. Didasarkan pada ideologi Pancasila, sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kesulitan makin bertambah setelah MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No I/MPR/2003 yang salah satu isinya adalah menguatkan Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Sila-sila dalam Pancasila tentunya masih bersifat sangat umum dan mudah sekali untuk dimulti-tafsirkan yang berakibat perbedaan pendapat. Hal ini dapat berujung pada konflik dari atas turun ke bawah. Keberadaan Ekaprasetya Pancakarsa atau lebih dikenal sebagai P4, tentu untuk mempersempit kemungkinan multi-tafsir itu.

Di era Jokowi, pendidikan ideologi diaktifkan kembali dengan membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UPK PIP). Kemudian ditingkat menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sayangnya, belum terdengar hasil pekerjaannya, BPIP diterpa isu tak sedap soal besar gajinya.

Agar tulisan ini dapat berlanjut, maka disandarkan pada 45 penjabaran Pancasila yang dikeluarkan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Soal LGBT, maka ada 2 sila yang harus diperhatikan; Yaitu sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”.

Ketuhanan Yang Maha Esa

  1. Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
  3. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
  4. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  5. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dari 5 butir sila pertama ini, jelas bahwa “Kebenaran” sebuah atau beberapa agama terhadap satu persoalan, tidak dapat dijadikan acuan pemerintah untuk bertindak sesuai dengan “Kebenaran” agama itu. Karena pada prinsipnya, Agama dan Kepercayaan hanya menjadi urusan warga dengan Tuhannya, bukan urusan hubungan antar warga negara. Urusan antar warga negara adalah urusan pemerintah.

Dalam Islam dan Kristen, LGBT sangat dilarang. Bahkan harus dihukum. Tapi dalam Hindu, Budha dan Kong Hu Cu, walau pun dianggap berdosa atau bertentangan dengan dharma, belum tentu harus dihukum. Semua agama yang diakui di Indonesia baru bersepakat pada larangan pernikahan LGBT.

Narayana Smrti Ashram Yogyakarta dalam websitenya dengan jelas menyatakan, “umat Hindu juga tidak boleh menyakiti pelaku LGBT selama mereka tidak mengganggu, mempengaruhi atau berbuat onar” (http://www.narayanasmrti.com/2018/02/lbgt-boleh-ga-sih-dalam-hindu/).

Tulisan I Ketut Merta Mupu secara terang-benderang menjelaskan kedudukan LGBT di agama Hindu. Termasuk mengutip pendapat orang suci Hindu, Shri Sri Ravi Shankar, “Homoseksualitas tidak pernah dianggap sebagai kejahatan dalam ajaran Hindu. Bahkan, deva Ayyappa lahir dari Hari-Hara (Wisnu dan Siwa). Jadi ini tidak disebutkan merupakan sebuah kejahatan dalam sastra suci Smriti. Setiap orang memiliki unsur laki-laki dan perempuan. Menurut dominasi mereka, kecenderungan akan muncul dan bisa berubah. Tidak ada yang harus menghadapi diskriminasi karena preferensi seksual mereka. Dicap penjahat oleh karena ini tidak masuk akal” (https://www.kompasiana.com/mertamupu.co.id/5605cd7fb893731510fa0552/homoseksual-bertentangan-dengan-dharma?page=all).

Mpu Suhadi Sendaja dari Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) menyatakan, LGBT tidak dibenarkan karena menyimpang. “Oleh karena itu, saya kira dari perspektif agama-agama juga pasti akan meletakkan ini (LGBT) pada perspektif kemanusiaan. Mereka pun patut diayomi, patut dilindungi, tapi tindakannya tidak dibenarkan. Ini harus jelas,” kata Mpu Suhadi seperti dilansir liputan6.com tanggal 18 Pebruari 2016 (https://www.liputan6.com/news/read/2439645/ini-sikap-pemuka-agama-terhadap-lgbt).

Hal yang sama diungkapkan Perwakilan Majelis Tinggi Agama Kong Hu Cu (Matakin) Uung Sendana. “Sesuai dengan kitab suci kami bahwa perkawinan itu hanya bisa dilaksanakan antara pria dan wanita, untuk memuliakan Tuhan dan meneruskan keturunan. Kalau LGBT ini melakukan pernikahan, tentu kami menolak. Yang perlu digarisbawahi, tindakan kekerasan tolong dihindari,” ujar Uung.

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

  1. Menjunjung tinggi nilai-nilai Kemanusiaan.
  2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
  3. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

Nilai-nilai kemanusian yang dimaksud, tentunya Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara dunia atau sering disebut Universal Human Rights. Yaitu hak-hak dasar yang seseorang secara inheren berhak karena dia adalah manusia dan melekat pada semua manusia. Termasuk di dalam HAM ini adalah hak kelompok LGBT.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia sendiri sudah menyatakan, LGBT adalah Hak Asasi Manusia dengan mempublikasikan Prinsip-Prinsip Yogyakarta “Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum HAM Internasional dalam kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Jender” pada tahun 2015.

Berdasarkan butir-butir Pancasila itu, tentu saja Pemerintah Indonesia tidak dapat melarang aktifitas LGBT. Kecuali aktifitas pernikahan LGBT, karena seluruh agama yang diakui negara sudah sepakat melarangnya.

Kesepakatan pelarangan pernikahan sejenis ini pun masih mendapatkan sorotan dari para aktifis HAM dunia. Karena memang pelanggaran terhadap Universal Human Rights. Dan (mungkin) tidak sesuai dengan butir 6 sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Kecuali, butir ke 6 itu dirubah kalimatnya menjadi “Menjunjung tinggi nilai-nilai Kemanusiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Lalu bagaimana dengan umat yang agamanya melarang LGBT, bahkan ingin menghukum LGBT? Mau tidak mau harus melobi para pemuka agama lain. Sehingga tercapai kesepakatan pelarangan LGBT secara total, bukan hanya pada pernikahan sejenis saja. Dan merubah butir 6 sila kedua Pancasila.

Atau jika punya keberanian yang luar biasa dan sanggup menerima konsekwensinya, baik untuk dirinya sendiri, keluarga dan keluarga besarnya, silahkan pilih menjadi musuh NKRI. Merubah ideologi Indonesia dari Pancasila menjadi agama itu. Pasti dibasmi Pemerintah Indonesia.

Secara pribadi, penulis tidak sanggup.

# selemah-lemahnya Iman

#Togogisme

Leave a Reply

redesained by j@uhar | Newsphere by AF themes.